Kupang, 19 Juni 2025 – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada Kamis (19/6), bertempat di Aula Kantor DP3AP2KB Provinsi NTT. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas P3AP2KB Ruth Diana Laiskodat, S.Si, Apt, MM memaparkan secara menyeluruh profil, program strategis, capaian indikator, dan realisasi anggaran dinas tahun 2025.
Dalam paparannya, Ruth Laiskodat menjelaskan bahwa hingga Mei 2025, realisasi anggaran belanja DP3AP2KB telah mencapai Rp2,98 miliar dari total anggaran Rp22,3 miliar atau sebesar 13,4%. Adapun target pendapatan dari TPA-HI (Tempat Penitipan Anak Holistik Integratif) sebesar Rp180 juta, dan telah terealisasi Rp81,6 juta (45,33%).
Selain itu, indikator strategis seperti penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah mencapai 100%, melampaui target 95%. Namun, capaian indikator lainnya seperti kabupaten/kota layak anak (9% dari target 13,5%) dan cakupan intervensi peningkatan indeks kualitas keluarga (59,09% dari target 82%) menunjukkan bahwa masih diperlukan kerja keras lintas sektor untuk mencapai target pembangunan keluarga berkeadilan.
Ruth Laiskodat menekankan bahwa kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif sangat penting dalam mewujudkan sistem perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan. “Kami menyambut baik kunjungan Komisi III DPRD TTU sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun perlindungan bagi perempuan dan anak di daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memperkuat regulasi, pengawasan, dan intervensi nyata di lapangan,” ujar Ruth Laiskodat dalam sambutannya.
Salah satu sorotan utama adalah pentingnya membangun dan memperkuat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di setiap kabupaten/kota agar layanan teknis terhadap korban kekerasan dapat dilakukan secara cepat dan terstandar.
“Kami percaya bahwa UPT PPA adalah ujung tombak dalam layanan perlindungan perempuan dan anak. Dengan memperluas jangkauannya ke daerah, kami bisa lebih responsif dan hadir lebih cepat bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan,” tegas Ruth Laiskodat dalam paparannya.
Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD TTU, Norbertus Tubani, S.Sos, didampingi Wakil Ketua Veronika Lake, SST, MM, dan Sekretaris Florentinus Sonbay, ST. serta rombongan anggota komisi III DPRD TTU. Komisi III DPRD TTU menyampaikan apresiasi terhadap program dan capaian kinerja DP3AP2KB Provinsi NTT, sekaligus menyatakan kesiapan mendukung sinergi dalam perlindungan sosial.
Dalam kesempatan itu, Norbertus Tubani menyatakan bahwa DPRD TTU siap bersinergi lebih erat dengan pemerintah provinsi, terutama dalam mendorong kebijakan yang pro-perempuan dan anak di tingkat kabupaten. “Kami berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas tingkat pemerintahan. Perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar urusan satu instansi, melainkan tanggung jawab kolektif yang harus kita perjuangkan bersama,” tegas Norbertus.
Pertemuan ini diakhiri dengan dialog interaktif, di mana berbagai tantangan dan solusi perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di kabupaten/kota juga turut dibahas. DP3AP2KB menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan, termasuk dengan mitra strategis seperti UNICEF, RRI Kupang, Poltekkes Kemenkes, dan berbagai LSM, untuk menciptakan NTT yang sejahtera, setara, dan ramah anak.
“Ayo Bangun NTT – Salam BERLIAN – Bersama Lindungi Anak”
#kemenpppaRI
#dp3ap2kbprovinsintt
#pemprovntt
#stopkekerasanterhadapanakkorbanhivaidsdanzatadiktif
#ayobangunntt
#menujuindonesiaemas
#prt
#sp
#sc
#snp
#tu
